Sukabumi_Rilisberita.com - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sukabumi mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait Implementasi Permen PUPR pada pekerjaan Revitalisasi Satuan Pendidikan.
SE bernomor 400.3.1/7470/SEKRET/2026 Tentang Implementasi Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 Pada Pekerjaan Revitalisasi Satuan Pendidikan tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, Deden Sumpena, S.Pd.I., KP., M.Si., pada tanggal 7 Oktober 2026.
SE tersebut memuat 9 poin penting yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Kepala Satuan Pendidikan penerima program Revitalisasi.
Dalam SE tersebut dijelaskan, dalam rangka menjamin pelaksanaan pekerjaan Revitalisasi sarana dan prasarana satuan pendidikan di Kabupaten Sukabumi agar memenuhi aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, serta sebagai upaya perlindungan terhadap peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, tenaga kerja konstruksi, masyarakat, dan lingkungan sekitar, dengan ini disampaikan agar seluruh satuan pendidikan penerima program Revitalisasi memperhatikan dan mengimplementasikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).
Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 mengatur bahwa setiap Pengguna Jasa dan Panitia Pembangunan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi wajib menerapkan SMKK. Penerapan tersebut harus menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan publik, serta keselamatan lingkungan.
Sehubungan dengan hal tersebut, kepada seluruh Kepala Satuan Pendidikan penerima program Revitalisasi agar :
1. Mendukung dan memastikan pelaksanaan pekerjaan Revitalisasi di lingkungan satuan pendidikan menerapkan prinsip keselamatan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berkoordinasi dengan pihak pelaksana pekerjaan konstruksi dan/atau konsultan pengawas untuk memastikan seluruh tahapan pekerjaan memperhatikan aspek keselamatan konstruksi.
3. Memastikan area pekerjaan konstruksi dipisahkan dan diamankan dari aktivitas peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan risiko terhadap keselamatan warga sekolah.