BOGOR – Media Rilisberita.com melakukan liputan terkait proses penyelesaian dan rencana pengosongan lahan di wilayah RT 04/RW 13, Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Minggu (23/8/2026).

Lahan seluas kurang lebih 16.701 meter persegi tersebut disebut berkaitan dengan perkara yang telah melalui proses hukum hingga tingkat Mahkamah Agung. Pihak keluarga Drs. H. Mochamin menyampaikan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 370 K/TUN/2026 tertanggal 29 Juli 2026, mereka meyakini memiliki dasar hukum atas tanah yang menjadi objek permasalahan.

Menurut pihak keluarga, proses penyelesaian perkara tersebut telah berlangsung cukup panjang dan melelahkan, mulai dari proses di Pengadilan Negeri Cibinong, upaya hukum banding di PTUN Bandung, hingga tingkat Mahkamah Agung.

“Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kemudahan dan rezeki yang tidak terhingga sehingga permasalahan tanah ini dapat diselesaikan. Kami sekeluarga juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, termasuk pengacara, rekan-rekan, RT, RW, kelurahan dan Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah membantu,” ungkap pihak keluarga.


Setelah proses hukum tersebut, persoalan kemudian diarahkan pada penyelesaian secara musyawarah. Kedua belah pihak melakukan pertemuan untuk membahas proses pengosongan lahan secara tertib dan kondusif.

Dalam musyawarah tersebut, pihak pertama yang mewakili keluarga Drs. H. Mochamin diwakili oleh keluarga, sementara pihak kedua diwakili oleh Pak Yakobus selaku pihak yang diberi kewenangan. Pertemuan tersebut turut melibatkan unsur kepolisian dari Polsek Cibinong, yakni Ipda M. Sofyan, serta RT setempat.

Hasil musyawarah menyepakati bahwa pihak kedua diberikan waktu dua minggu untuk melakukan pengosongan lahan hingga kondisi objek tanah dinyatakan kosong dan clear.

Pemberian waktu tersebut dilakukan karena masih terdapat tanaman yang berada di atas objek lahan dan perlu dipindahkan terlebih dahulu.

Kesepakatan tersebut dituangkan secara tertulis dalam dua rangkap, masing-masing dipegang oleh pihak pertama dan pihak kedua sebagai bukti atas hasil musyawarah yang telah disepakati bersama.