JAKARTA — rilisberita.com - Surat Edaran (SE) Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) Provinsi DKI Jakarta Nomor 1/SE/2026 tentang Optimalisasi Pelaksanaan E-Purchasing pada Masa Transisi Penyesuaian Katalog Elektronik menuai sorotan.
Surat edaran yang ditujukan kepada para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut diterbitkan sebagai tindak lanjut Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Dalam SE tersebut antara lain diatur mengenai pelaksanaan pembelian langsung, negosiasi harga, serta mini kompetisi berdasarkan nilai paket pengadaan.
Untuk pembelian langsung, Pejabat Pengadaan menangani nilai paling banyak Rp200 juta, sementara PPK menangani nilai di atas Rp200 juta.
Sementara dalam mekanisme negosiasi harga, Pejabat Pengadaan menangani nilai paling banyak Rp200 juta, sedangkan untuk nilai di atas Rp200 juta dapat dilakukan oleh PPK atau Pokja Pemilihan.
Adapun mini kompetisi dilakukan oleh Pejabat Pengadaan untuk nilai paling banyak Rp200 juta dan oleh Pokja Pemilihan untuk nilai di atas Rp200 juta.
Pada poin ketiga SE tersebut juga disebutkan bahwa permohonan proses pemilihan penyedia paket e-purchasing dengan metode mini kompetisi atau negosiasi harga melalui Pokja Pemilihan dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada BPPBJ melalui sistem e-Lang.
Namun, ketentuan tersebut dipersoalkan oleh Saut MS, S.T., Direktur Eksekutif Total Info dan Statistik.
Dalam keterangannya, Saut menilai SE BPPBJ Nomor 1/SE/2026 perlu dikaji kembali karena, menurut pandangannya, terdapat ketentuan yang berpotensi tidak selaras dengan sejumlah regulasi yang lebih tinggi maupun aturan internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.